Bagi pengguna SIMATA, tidak diperlukan rumpun untuk pendidikan, jabatan dan riwayat diklat/kursus karena sudah otomatis dilakukan by system. Tetapi bagi pengguna MT Mandiri, dibutuhkan rumpun untuk mengelompokkan jabatan berdasarkan rumpun yang digunakan pada layanan perencanaan kebutuhan.
Pelaksanaan penilaian kompetensi bagi PNS mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil. Dalam Peraturan Badan tersebut diatur bahwa penilaian kompetensi dengan metode assessment center dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu kategori sederhana, sedang, dan kompleks, dengan peruntukan masing-masing. Dalam hal lembaga penyelenggara penilaian kompetensi memberikan rekomendasi kategori metode yang berbeda dengan kategori yang diatur dalam Peraturan Badan tersebut, maka instansi pengguna dapat melakukan beberapa langkah alternatif sebagai berikut: a. mengikuti rekomendasi, sepanjang kategori yang disarankan memiliki tingkat validitas lebih tinggi; b. tidak mengikuti rekomendasi, apabila kategori yang disarankan memiliki tingkat validitas lebih rendah.
Pada prinsipnya lembaga penilaian kompetensi dapat meminjam asesor madya dari lembaga lain yang sudah terakreditasi. Namun jika tujuannya untuk melakukan penilaian kompetensi dengan job target jabatan Pengawas dan Administrator, maka hal itu tidak diperbolehkan, karena lembaga penyelenggara penilaian kompetensi yang belum terakreditasi hanya berwenang melakukan penilaian kompetensi pada jenjang jabatan Pelaksana, dengan catatan lembaga tersebut sedang dalam masa pengurusan akreditasi lembaga penyelenggara ke BKN. [Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 ayat (5) dan ayat (6)]
Penilaian Kinerja adalah penilaian terhadap kinerja yang merupakan penggabungan nilai Sasaran Kinerja Pegawai dan nilai Perilaku Kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
Dari aspek penyelenggaraan penilaian kompetensi tidak dibedakan apakah untuk kenaikan jenjang jabatan fungsional atau untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Sedangkan penggunaan hasil asesmen merupakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian instansi pengguna. Apakah ada kajian khusus atau tidak, sangat tergantung dari kebutuhan instansi pengguna.
Instansi tidak perlu membangun Sistem Manajemen Talenta, tetapi dapat menggunakan SIMATA yang telah dibangun oleh Badan Kepegawaian Negara berdasarkan Keputusan Kepala BKN Nomor 411 Tahun 2025.
Tata cara penilaian kompetensi, dapat dilihat pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.
Indikator kompetensi dapat dilihat pada Peraturan Menpan RB No. 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara dan Indikator Potensi dapat dilihat pada Peraturan Menpan RB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN).
SSCASN atau Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara adalah situs resmi pendaftaran ASN secara nasional sebagai pintu pendaftaran pertama seleksi ASN ke seluruh instansi baik Pusat maupun Daerah dan dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara RI sebagai Panitia Seleksi Penerimaan Nasional yang dapat diakses dengan alamat https://sscasn.bkn.go.id
Rencana Suksesi adalah perencanaan sistematis melalui pemetaan Suksesor yang diproyeksikan dalam Jabatan Target.
Pengembangan Talenta non-klasikal terdiri dari perluasan jabatan, pengayaan jabatan, coaching, mentoring e-learning, pelatihan jarak jauh, detasering (secondment), pembelajaran alam terbuka (outbound), patok banding (benchmarking), magang, belajar mandiri dan komunitas belajar.