Helpdesk BKN

Mengapa Helpdesk BKN?
Cara Kerja
Testimonial
Knowledge Base
FAQ

Log in

F.A.Q

Frequently Asked Questions

Instansi

Badan Kepegawaian Negara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Lembaga Administrasi Negara

Topik/Layanan

Permohonan Informasi Publik (PPID) Kenaikan Pangkat Peremajaan Data Pemutakhiran Data Mandiri Pindah Instansi Pencantuman Gelar Pemberhentian/Pensiun Kendala Login SSO MyASN Kendala Akses Aplikasi BKN Kartu Identitas Pegawai (Kartu ASN Virtual, KARIS/KARSU) Perbaikan Nama dan Komponen NIP Cuti Luar Tanggungan Negara (CLTN) Rekomendasi Tewas Data Referensi Anomali Data Kepegawaian Integrasi Web Service BKN Tanda Tangan Elektronik Perencanaan Kebutuhan ASN Arsip Kepegawaian Keamanan Aplikasi BKN Manajemen Kinerja Konsultasi Hukum Kepegawaian Bantuan Lainnya Kenaikan Jabatan Pengadaan Pensiun Pejabat Negara Peninjauan Masa Kerja Mutasi Lain Lain SK Pensiunan Janda/ Duda PNS Mutasi Keluarga Pensiunan PNS Computer Assisted Test (CAT) Konsultasi Kepegawaian Talent Management Kebijakan Perancangan Jabatan Kebijakan Pengelolaan Kinerja Kebijakan Pemberhentian Kebijakan Pengembangan Talenta dan Karir Kebijakan Pemberian Penghargaan dan Pengakuan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Kebijakan Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi Layanan Kolaborasi (Sosial Media) Layanan Diklat PKN Layanan Diklat PKA Layanan Diklat PKP Layanan Latsar CPNS Layanan Pelatihan Fleksibel / Model MOOC Layanan Talent Academy Layanan Bangkom JF Layanan LAN Corpu & Layanan Tenants K/L/D Layanan e-Akreditasi & Layanan e-management Layanan Aplikasi Pembinaan JF & Layanan Data Analytics Kendala Teknis SiBangkom Pengawasan Sistem Merit Konsultasi Virtual via Zoom (khusus Instansi bukan perorangan) Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (SIMPEGNAS) Peremajaan Data - Penambahan Referensi Gelar Referensi Institusi penugasan di luar Instansi Pemerintah Fasilitasi Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural dengan Metode Assessment Center Peremajaan Data - Penambahan Referensi Lembaga Sertifikasi

FAQ

Terkait tugas belajar biaya mandiri, telah diatur dalam SE Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2021 bahwa pegawai dapat melaksanakan tugas belajar dengan sumber pembiayaan:

1) APBN;
2) APBD;
3) Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
4) Mandiri.

Instansi: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Topik/Layanan: Kebijakan Pengembangan Kompetensi

Pada dasarnya SE Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2021 disusun untuk mendukung paradigma Merdeka Belajar bagi ASN. Terkait dengan status pegawai yang sedang melaksanakan Izin Belajar, dasar pengaturannya masih menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam SE Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2013. Sementara, untuk pegawai yang baru akan melaksanakan Izin Belajar, mengingat norma Izin Belajar tidak lagi digunakan karena telah diintegrasikan dalam Tugas Belajar, maka pelaksanaannya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam SE Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2021, dengan terlebih dahulu Instansi melakukan penyesuaian aturan internal mengacu pada SE Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2021
Instansi: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Topik/Layanan: Kebijakan Pengembangan Kompetensi

Survei Indeks BerAKHLAK, Survei Employee Engagement dan Survei Employer Branding akan dilakukan setiap tahun
Instansi: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Topik/Layanan: Kebijakan Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi

Pendidikan dan pelatihan untuk pengangkatan dalam JF tidak lagi menjadi persyaratan dalam pengangkatan JF, kecuali pada beberapa JF yang mensyaratkan pendidikan dan pelatihan sebelum diangkat berdasarkan undang-undang. Contoh: Diplomat, Jaksa
Instansi: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Topik/Layanan: Kebijakan Perancangan Jabatan

Untuk pembelajaran wajib ada yang berbayar dan ada yang tidak berbayar sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan untuk pelatihan mandiri dan sosial ini tidak berbayar atau gratis khusus untuk ASN
Instansi: Lembaga Administrasi Negara
Topik/Layanan: Kendala Teknis SiBangkom

1. Perubahan ruang lingkup yang semula hanya mengatur PNS menjadi mengatur ASN (PNS dan PPPK);
2. Perubahan penilaian perilaku kinerja menjadi berdasarkan Core Values ASN BerAKHLAK beserta panduan perilakunya;
3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja PNS mengakomodir mekanisme kerja yang lebih agile; dan
4. Pemisahan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional.

Instansi: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Topik/Layanan: Kebijakan Pengelolaan Kinerja

Biro SDM atau pengelola Kepegawaian Instansi Pemerintah mengusulkan daftar ASN atau Calon PNS diinstansinya yang telah memenuhi persyaratan sebagai calon peserta pelatihan yang ditujukan ke Lembaga Pelatihan Pemerintah melalui aplikasi Smartbangkom, setelah data peserta yang telah diotorisasi di Smartbangkom, maka peserta pelatihan dapat mulai melaksanakan pelatihan pada platform pembelajaran SIBangkom, yang dapat diakses dari Portal Layanan Aparatur Negara.
Instansi: Lembaga Administrasi Negara
Topik/Layanan: Kendala Teknis SiBangkom

Pengelolaan Kinerja akan disediakan sebagai salah satu bagian dalam Platform tunggal ASN yang juga memuat manajemen ASN lainnya
Instansi: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Topik/Layanan: Kebijakan Pengelolaan Kinerja

Penyusunan matriks peran – hasil dapat dilihat pada Lampiran Hal. 47 Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN atau tonton videonya di Youtube Kementerian PANRB
Instansi: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Topik/Layanan: Kebijakan Pengelolaan Kinerja

Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN serta kepentingan bangsa dan negara
Instansi: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Topik/Layanan: Kebijakan Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi

Login Sekarang untuk mengakses Helpdesk BKN

Log in

Helpdesk BKN — Sistem Bantuan Badan Kepegawaian Negara

Link Terkait

Badan Kepegawaian Negara
SIASN

Resources

Knowledge Base
Monitoring Layanan
MyASN

Kontak

Jl. Mayjen Sutoyo No. 12
Jakarta Timur, 13640
Jakarta - Indonesia
Telp. 021-8093008

Bagaimana ketentuan Tugas Belajar bagi ASN dengan Biaya Mandiri?

Benarkah pemberian izin belajar sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku?

Kapan Survei Indeks BerAKHLAK, Survei Employee Engagement dan Survei Employer Branding akan dilakukan?

Apakah pengangkatan dalam JF harus mengikuti pendidikan dan pelatihan terlebih dahulu?

Apakah pembelajaran wajib, mandiri, dan sosial ini ini berbayar?

Apa poin-poin perubahan Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN?

Bagaimana cara mengikuti (enroll) pembelajaran wajib?

Bagaimana dengan aplikasi kinerja yang sudah dibangun oleh K/L/D yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2021?

Bagaimana cara penyusunan matriks peran - hasil?

Apa tujuan dari kode etik dan kode perilaku?