Helpdesk BKN

Mengapa Helpdesk BKN?
Cara Kerja
Testimonial
Knowledge Base
FAQ

Log in

F.A.Q

Frequently Asked Questions

Instansi

Badan Kepegawaian Negara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Lembaga Administrasi Negara

Topik/Layanan

Permohonan Informasi Publik (PPID) Kenaikan Pangkat Peremajaan Data Pemutakhiran Data Mandiri Pindah Instansi Pencantuman Gelar Pemberhentian/Pensiun Kendala Login SSO MyASN Kendala Akses Aplikasi BKN Kartu Identitas Pegawai (Kartu ASN Virtual, KARIS/KARSU) Perbaikan Nama dan Komponen NIP Cuti Luar Tanggungan Negara (CLTN) Rekomendasi Tewas Data Referensi Anomali Data Kepegawaian Integrasi Web Service BKN Tanda Tangan Elektronik Perencanaan Kebutuhan ASN Arsip Kepegawaian Keamanan Aplikasi BKN Manajemen Kinerja Konsultasi Hukum Kepegawaian Bantuan Lainnya Kenaikan Jabatan Pengadaan Pensiun Pejabat Negara Peninjauan Masa Kerja Mutasi Lain Lain SK Pensiunan Janda/ Duda PNS Mutasi Keluarga Pensiunan PNS Computer Assisted Test (CAT) Konsultasi Kepegawaian Talent Management Kebijakan Perancangan Jabatan Kebijakan Pengelolaan Kinerja Kebijakan Pemberhentian Kebijakan Pengembangan Talenta dan Karir Kebijakan Pemberian Penghargaan dan Pengakuan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Kebijakan Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi Layanan Kolaborasi (Sosial Media) Layanan Diklat PKN Layanan Diklat PKA Layanan Diklat PKP Layanan Latsar CPNS Layanan Pelatihan Fleksibel / Model MOOC Layanan Talent Academy Layanan Bangkom JF Layanan LAN Corpu & Layanan Tenants K/L/D Layanan e-Akreditasi & Layanan e-management Layanan Aplikasi Pembinaan JF & Layanan Data Analytics Kendala Teknis SiBangkom Pengawasan Sistem Merit Konsultasi Virtual via Zoom (khusus Instansi bukan perorangan) Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (SIMPEGNAS) Peremajaan Data - Penambahan Referensi Gelar Referensi Institusi penugasan di luar Instansi Pemerintah Fasilitasi Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural dengan Metode Assessment Center Peremajaan Data - Penambahan Referensi Lembaga Sertifikasi

FAQ

Pembelajaran mandiri yang tersedia bebas diikuti oleh semua jenis Jabatan
Instansi: Lembaga Administrasi Negara
Topik/Layanan: Kendala Teknis SiBangkom

Ya, hasil asesmen dapat digunakan untuk target jabatan yang memiliki level jabatan yang sama.

Instansi: Badan Kepegawaian Negara
Topik/Layanan: Fasilitasi Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural dengan Metode Assessment Center

Pejabat penilai kinerja adalah atasan langsung Pegawai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan. Pimpinan adalah bisa Pejabat Penilai Kinerja pegawai tersebut, pejabat lain dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, lintas instansi pemerintah pemilik kinerja (outcome/outcome antara/ output/layanan), dan/atau pejabat lain di luar instansi pemerintah dimana pegawai mendapat penugasan.
Instansi: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Topik/Layanan: Kebijakan Pengelolaan Kinerja

Dalam pengangkatan pertama tidak ditetapkan angka kredit awal. Angka kredit diperoleh berdasarkan evaluasi kinerja PNS setelah melaksanakan kinerja dalam JF
Instansi: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Topik/Layanan: Kebijakan Perancangan Jabatan

Setelah menyelesaikan suatu pembelajaran, Anda akan diminta untuk memberikan ulasan atau feedback terhadap pembelajaran tersebut. Ulasan Anda akan sangat berharga bagi kami untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Anda dapat memberikan rating bintang dan menuliskan komentar tentang materi atau hal-hal lain yang relevan. Berikut Langkah untuk memberikan penilaian dan ulasan materi pembelajaran:  Pada halaman ‘Pembelajaran Mandiri’, klik tombol ‘Pembelajaran Saya’ yang berisi info rekap data ‘Semua Pembelajaran’ yaitu jumlah semua pembelajaran yang pernah di-enroll/ikuti, ‘Dalam Proses’ yaitu pembelajaran yang belum selesai, dan ‘Selesai’ yaitu jumlah pembelajaran yang telah selesai.
Instansi: Lembaga Administrasi Negara
Topik/Layanan: Kendala Teknis SiBangkom

Terkait dengan upaya pemenuhan syarat kualifikasi pendidikan bagi Pejabat Fungsional hasil Penyederhanaan Birokrasi, dapat menggunakan mekanisme tugas belajar sebagaimana yang diatur dalam SE 28/2021, mengingat norma Izin Belajar tidak lagi digunakan karena telah diintegrasikan dalam norma Tugas Belajar.
Instansi: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Topik/Layanan: Kebijakan Pengembangan Kompetensi

Berdasarkan Permenpan RB No. 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN mensyaratkan 9 (sembilan) kompetensi yang harus dinilai bagi ASN.

Instansi: Badan Kepegawaian Negara
Topik/Layanan: Fasilitasi Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural dengan Metode Assessment Center

Instansi diperbolehkan menggunakan lembaga penyelenggara kompetensi non instansi pemerintah (swasta). Hal ini sesuai ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, tertuang pada Pasal 4 ayat (3). Bagi instansi yang akan melakukan penilaian kompetensi menggunakan lembaga penyelenggara penilaian kompetensi swasta, perlu mengajukan surat permohonan penggunaan lembaga tersebut kepada BKN. Atas dasar permohonan tersebut, BKN melakukan pengecekan kelayakan, yang meliputi aspek organisasi, SDM, metode dan alat ukur, laporan hasil penilaian kompetensi, serta sarana-prasarana yang akan digunakan.

Instansi: Badan Kepegawaian Negara
Topik/Layanan: Fasilitasi Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural dengan Metode Assessment Center

Penilaian Kinerja dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja pada instansi induknya atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan umpan balik dan/atau data dukung lainnya yang diperoleh dari tempat yang bersangkutan bekerja.
Instansi: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Topik/Layanan: Kebijakan Pengelolaan Kinerja

Fasilitasi penyelenggaraan penilaian kompetensi oleh Puspenkom BKN dapat dilakukan di dalam kantor BKN atau di luar kantor BKN. Berikut ini perbedaan antara pelaksanaan di kantor BKN dan di luar kantor BKN: Penyelenggaraan penilaian kompetensi di dalam Kantor:
- Peserta hadir di Pusat Penilaian Kompetensi ASN (Kantor BKN Pusat), Kantor Regional BKN atau Kantor UPT BKN;
- Kepanitian, jamuan, sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab tim penilaian kompetensi BKN;
- Jika terdapat kebutuhan sarana prasarana yang tidak dapat disediakan oleh kantor regional atau UPT BKN, dimungkinkan bantuan pengadaan sarana prasana oleh instansi pengguna;
- Biaya yang diperlukan untuk perjalanan dinas fasilitator ditanggung oleh instansi pengguna/ dimungkinkan juga menerapkan mekanisme cost sharing dengan koordinasi lebih lanjut.

Penyelenggaraan penilaian kompetensi di luar kantor BKN:
- Instansi Pengguna menyediakan tempat untuk pelaksanaan penilaian kompetensi (sesuai dengan kebutuhan kegiatan penilaian kompetensi);
- Peserta hadir di tempat pelaksanaan kegiatan penilaian kompetensi yang ditetapkan/disiapkan oleh instansi pengguna;
- Kepanitian, jamuan, sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab instansi pengguna;
- Instansi pengguna wajib memastikan kesiapan perangkat komputer dan jaringan yang digunakan untuk simulasi klasikal;
- Biaya yang diperlukan untuk perjalanan dinas fasilitator ditanggung oleh instansi pengguna/dimungkinkan juga menerapkan mekanisme cost sharing dengan koordinasi lebih lanjut.

Instansi: Badan Kepegawaian Negara
Topik/Layanan: Fasilitasi Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural dengan Metode Assessment Center

Login Sekarang untuk mengakses Helpdesk BKN

Log in

Helpdesk BKN — Sistem Bantuan Badan Kepegawaian Negara

Link Terkait

Badan Kepegawaian Negara
SIASN

Resources

Knowledge Base
Monitoring Layanan
MyASN

Kontak

Jl. Mayjen Sutoyo No. 12
Jakarta Timur, 13640
Jakarta - Indonesia
Telp. 021-8093008

Apakah pembelajaran mandiri yang diambil harus sesuai dengan Jabatan ASN?

Apakah hasil asesmen JPT yang masih berlaku (hasil asesmen masih dalam rentang 3 tahun), boleh digunakan dalam pelaksanaan seleksi terbuka/ uji kompetensi dalam rangka mutasi JPT?

Apa perbedaan pejabat penilai kinerja dengan pimpinan?

Apakah penetapan angka kredit diperlukan untuk proses Pengangkatan Pertama?

Bagaimana cara memberikan ulasan atau feedback pembelajaran mandiri?

Bagaimana solusi JF dampak Penyederhanaan Birokrasi yang belum memenuhi syarat kualifikasi Pendidikan dan diberikan jangka waktu 4 tahun untuk memenuhinya, mengingat ketentuan pemberian izin belajar dicabut?

Apakah penilaian kompetensi boleh dilakukan pada kompetensi tertentu saja (tidak perlu dinilai 9 kompetensi)?

Apakah instansi diperbolehkan menggunakan unit/ lembaga penyelenggara kompetensi yang berasal dari swasta? Mohon penjelasan!

Bagaimana penilai kinerja Pegawai yang ditugaskan pada negara sahabat, Lembaga Internasional, organisasi profesi, dan badan-badan swasta yang ditentukan oleh Pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri?

Apa perbedaan antara pelaksanaan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural metode assesment center yang difasilitasi di dalam Kantor BKN dan di luar Kantor BKN dan apa saja yang perlu disiapkan oleh instansi pengguna?