Helpdesk BKN

Mengapa Helpdesk BKN?
Cara Kerja
Testimonial
Knowledge Base
FAQ

Log in

F.A.Q

Frequently Asked Questions

Instansi

Badan Kepegawaian Negara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Lembaga Administrasi Negara

Topik/Layanan

Permohonan Informasi Publik (PPID) Kenaikan Pangkat Peremajaan Data Pemutakhiran Data Mandiri Pindah Instansi Pencantuman Gelar Pemberhentian/Pensiun Kendala Login SSO MyASN Kendala Akses Aplikasi BKN Kartu Identitas Pegawai (Kartu ASN Virtual, KARIS/KARSU) Perbaikan Nama dan Komponen NIP Cuti Luar Tanggungan Negara (CLTN) Rekomendasi Tewas Data Referensi Anomali Data Kepegawaian Integrasi Web Service BKN Tanda Tangan Elektronik Perencanaan Kebutuhan ASN Arsip Kepegawaian Keamanan Aplikasi BKN Manajemen Kinerja Konsultasi Hukum Kepegawaian Bantuan Lainnya Kenaikan Jabatan Pengadaan Pensiun Pejabat Negara Peninjauan Masa Kerja Mutasi Lain Lain SK Pensiunan Janda/ Duda PNS Mutasi Keluarga Pensiunan PNS Computer Assisted Test (CAT) Konsultasi Kepegawaian Talent Management Kebijakan Perancangan Jabatan Kebijakan Pengelolaan Kinerja Kebijakan Pemberhentian Kebijakan Pengembangan Talenta dan Karir Kebijakan Pemberian Penghargaan dan Pengakuan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Kebijakan Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi Layanan Kolaborasi (Sosial Media) Layanan Diklat PKN Layanan Diklat PKA Layanan Diklat PKP Layanan Latsar CPNS Layanan Pelatihan Fleksibel / Model MOOC Layanan Talent Academy Layanan Bangkom JF Layanan LAN Corpu & Layanan Tenants K/L/D Layanan e-Akreditasi & Layanan e-management Layanan Aplikasi Pembinaan JF & Layanan Data Analytics Kendala Teknis SiBangkom

FAQ

Apabila pegawai adalah seorang Plt/Plh di jabatan yang setara ataupun jabatan di atasnya maka kinerja pegawai yang bersangkutan selama menjabat sebagai Plt dan pada jabatan definitifnya dikategorikan sebagai kinerja utama dalam satu SKP.
Instansi: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Topik/Layanan: Kebijakan Pengelolaan Kinerja

Dalam menetapkan ukuran keberhasilan/ indikator kinerja individu dan target atas hasil kerja Pegawainya, Pimpinan mempertimbangkan:
a. potensi masing masing Pegawai;
b. peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang berlaku;
c. data terkini/ data baseline/ realisasi terakhir;
d. ekspektasi stakeholder terkait;
e. rasionalitas dan tingkat challenging (menantang tidaknya suatu target hasil kerja);
f. direktif pimpinan instansi, pimpinan unit kerja, dan/ atau atasan langsung; dan/atau
g. potensi dan proyeksi atas kondisi internal dan eksternal organisasi.
Kemudian disepakati bersama melalui dialog kinerja

Instansi: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Topik/Layanan: Kebijakan Pengelolaan Kinerja

Pengangkatan pertama melalui pengisian kebutuhan JF dari calon PNS harus mencantumkan nomenklatur JF dalam keputusan pengangkatan calon PNS dan diberikan kelas jabatan sesuai kelas JF, dengan besaran hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Instansi: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Topik/Layanan: Kebijakan Perancangan Jabatan

JF memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan dan dapat diberikan tugas lainnya untuk memenuhi ekspektasi kinerja pada Instansi Pemerintah guna pencapaian target organisasi
Instansi: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Topik/Layanan: Kebijakan Perancangan Jabatan

Pejabat fungsional dapat diberikan penugasan Pelaksana Harian (Plh) dan Pelaksana Tugas (Plt), yaitu:
a. Pejabat fungsional jenjang Ahli Utama dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas JPT Pratama atau JPT Madya
b. Pejabat fungsional jenjang Ahli Utama dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas JPT Utama
c. Pejabat fungsional jenjang Ahli Madya dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas Jabatan Administrator atau JPT Pratama
d. Pejabat fungsional jenjang Ahli Muda dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas Jabatan Pengawas atau Jabatan Administrator
e. Pejabat fungsional jenjang Ahli Pertama dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas Jabatan Pelaksana yang merupakan eselon V atau Jabatan Pengawas

Instansi: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Topik/Layanan: Kebijakan Perancangan Jabatan

Tujuan dari Survei Employer Branding adalah untuk mengetahui tingkat ketertarikan seseorang/masyarakat non-ASN untuk bergabung menjadi ASN berdasarkan pada hal-hal yang ditunjukan oleh citra ASN dan juga hal-hal yang ditawarkan oleh Instansi Pemerintah
Instansi: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Topik/Layanan: Kebijakan Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi

Tugas masing-masing jenjang JF dibedakan berdasarkan ruang lingkup tugas jabatan dengan memperhatikan tingkat kesulitan dan kompetensi setiap jenjang jabatan
Instansi: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Topik/Layanan: Kebijakan Perancangan Jabatan

Perpindahan antar kelompok JF adalah Perpindahan dari JF ke JF lainnya sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan syarat Jabatan dan dapat dilaksanakan dalam satu atau lintas rumpun/klasifikasi Jabatan
Instansi: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Topik/Layanan: Kebijakan Perancangan Jabatan

Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis, meliputi:
1. memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
2. terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
3. menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Instansi: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Topik/Layanan: Kebijakan Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi

Apabila pegawai adalah seorang Plt/Plh di jabatan yang setara ataupun jabatan diatasnya maka kinerja pegawai yang bersangkutan selama menjabat sebagai Plt dan pada jabatan definitifnya dikategorikan sebagai kinerja utama dalam satu sasaran kinerja pegawai.
Instansi: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Topik/Layanan: Kebijakan Pengelolaan Kinerja

Login Sekarang untuk mengakses Helpdesk BKN

Log in

Helpdesk BKN — Sistem Bantuan Badan Kepegawaian Negara

Link Terkait

Badan Kepegawaian Negara
SIASN

Resources

Knowledge Base
Monitoring Layanan
MyASN

Kontak

Jl. Mayjen Sutoyo No. 12
Jakarta Timur, 13640
Jakarta - Indonesia
Telp. 021-8093008

Bagaimana mekanisme penilaian kinerja pegawai yang diberi penugasan sebagai Plt.?

Bagaimana menentukan target kinerja?

Apakah sebelum diangkat ke JF, CPNS ditetapkan dalam jabatan pelaksana?

Apa tugas JF?

Apakah pejabat fungsional dapat diberikan penugasan sebagai Pelaksana Harian (Plh) atau Pelaksana Tugas (Plt)?

Apa tujuan dari Survei Employer Branding?

Apa yang membedakan tugas masing-masing jenjang JF?

Apakah yang dimaksud dengan perpindahan antar kelompok JF?

Apa saja kode etik dan kode perilaku dari Kolaboratif?

Bagaimana kinerja pegawai yang diberi penugasan sebagai Plt?