Jika NIP atau NI PPPK telah ditetapkan oleh Kepala BKN, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi memiliki waktu selama 30 hari kerja untuk menetapkan keputusan pengangkatan CPNS.
Pada dasarnya SE Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2021 disusun untuk mendukung paradigma Merdeka Belajar bagi ASN. Terkait dengan status pegawai yang sedang melaksanakan Izin Belajar, dasar pengaturannya masih menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam SE Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2013. Sementara, untuk pegawai yang baru akan melaksanakan Izin Belajar, mengingat norma Izin Belajar tidak lagi digunakan karena telah diintegrasikan dalam Tugas Belajar, maka pelaksanaannya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam SE Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2021, dengan terlebih dahulu Instansi melakukan penyesuaian aturan internal mengacu pada SE Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2021
Instansi:Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Topik/Layanan:Kebijakan Pengembangan Kompetensi
Untuk pelatihan wajib ada persyaratan yang wajib dipenuhi sesuai peraturan yang berlaku. Sedangkan, untuk pelatihan mandiri dan sosial tidak ada persyaratan, ASN dari seluruh tingkatan dapat berpartisipasi
Instansi:Lembaga Administrasi Negara Topik/Layanan:Kendala Teknis SiBangkom
JF memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan dan dapat diberikan tugas lainnya untuk memenuhi ekspektasi kinerja pada Instansi Pemerintah guna pencapaian target organisasi
Instansi:Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Topik/Layanan:Kebijakan Perancangan Jabatan