Terkait tugas belajar biaya mandiri, telah diatur dalam SE Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2021 bahwa pegawai dapat melaksanakan tugas belajar dengan sumber pembiayaan:

   1) APBN;
   2) APBD;
   3) Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   4) Mandiri.

Instansi: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Topik/Layanan: Kebijakan Pengembangan Kompetensi

Pada dasarnya ketentuan nomor 9 huruf c SE Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017. Berdasarkan penjelasan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 dinyatakan bahwa pemberhentian karena menjalani tugas belajar adalah pemberhentian pejabat yang ditugaskan untuk menjalani pendidikan dengan sama sekali tidak melaksanakan tugasnya lebih dari 6 (enam) bulan secara terus menerus. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada SE Menteri PANRB Nomor 28 tahun 2021 dimana PNS dapat tidak diberhentikan dari jabatan jika memenuhi kondisi tertentu yaitu:

   1) Memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi, dan
   2) Sistem penyelenggaraan Pendidikan yang dijalani mendukung dan memungkinkan untuk tidak mengganggu pelaksanaan tugas/tanggung jawab jabatan termasuk ketentuan jam kerja sehingga pegawai yang bersangkutan tetap dapat melaksanakan tugas jabatannya.

Instansi: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Topik/Layanan: Kebijakan Pengembangan Kompetensi

Dasar hukum tugas belajar dan izin belajar adalah Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2021 perihal Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan
Instansi: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Topik/Layanan: Kebijakan Pengembangan Kompetensi

Pada dasarnya SE Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2021 disusun untuk mendukung paradigma Merdeka Belajar bagi ASN. Terkait dengan status pegawai yang sedang melaksanakan Izin Belajar, dasar pengaturannya masih menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam SE Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2013. Sementara, untuk pegawai yang baru akan melaksanakan Izin Belajar, mengingat norma Izin Belajar tidak lagi digunakan karena telah diintegrasikan dalam Tugas Belajar, maka pelaksanaannya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam SE Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2021, dengan terlebih dahulu Instansi melakukan penyesuaian aturan internal mengacu pada SE Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2021
Instansi: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Topik/Layanan: Kebijakan Pengembangan Kompetensi

Terkait dengan upaya pemenuhan syarat kualifikasi pendidikan bagi Pejabat Fungsional hasil Penyederhanaan Birokrasi, dapat menggunakan mekanisme tugas belajar sebagaimana yang diatur dalam SE 28/2021, mengingat norma Izin Belajar tidak lagi digunakan karena telah diintegrasikan dalam norma Tugas Belajar.
Instansi: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Topik/Layanan: Kebijakan Pengembangan Kompetensi

Untuk menjaga keselarasan pengaturan, maka diminta kepada Instansi Pemerintah untuk menyesuaikan pengaturan terkait pemberian Tugas Belajar di Instansinya sesuai SE Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2021 sebelum SE ini diimplementasikan di Instansi masing-masing.
Instansi: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Topik/Layanan: Kebijakan Pengembangan Kompetensi